Kembali

© WWF-Indonesia

Konsultasi Publik ke 2 Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah - Aceh Tamiang



Jalan Berliku Menuju Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Taman Pesisir Aceh Tamiang

Posted on 29 September 2020
Author by Rizal

Mangrove: Habitat Penting Tuntong Laut dan Udang

Pesisir Kabupaten Aceh Tamiang memiliki ciri khas populasi mangrove yang terletak di tepi pantai hingga mendekat ke pemukiman warga. Mangrove di Aceh Tamiang merupakan habitat penting bagi beberapa komoditas perikanan serta merupakan habitat pakan dan ruaya bagi kura-kura Tuntong Laut (Batagur borneonsis). Tuntong Laut adalah salah satu satwa khas serta spesies dari keluarga kura-kura yang habitat hidupnya terdapat di ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang dan habitat bertelurnya adalah wilayah pantainya. Keberadaan tuntong laut saat ini telah mengalami penurunan populasi dan hampir punah akibat kerusakan ekosistem mangrove (BPSPL Padang, 2018). Spesies telah dilindungi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Spesies ini juga tergolong ke dalam kategori critically endangered (kritis terancam punah) menurut IUCN. Selain itu, spesies ini merupakan satwa yang termasuk ke dalam prioritas Sangat Tinggi (skor 95) di dalam Permenhut No.58/Permenhut/2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi Nasional 2008-2018.

Perairan Aceh Tamiang merupakan salah satu kawasan penghasil induk udang windu (Penaeus monodon) yang berkualitas dan secara konsisten menjadi sumber kebutuhan induk bagi hatcheri/fasilitas pembenihan udang windu diseluruh Indonesia. Udang Windu merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas ekspor yang diminati pasar dunia. Selain itu udang windu Aceh dikenal sebagai salah satu udang dengan kualitas terbaik di dunia dan dikenal dengan sebutan black tiger atau tiger shrimp (Soetomo, 2000). Beberapa wilayah di Aceh Tamiang yang berpotensi dijadikan sebagai daerah asuhan udang windu seperti di Kuala Berangau, Kuala Sungai Udang, dan Kuala Peunaga. Hasil analisa menunjukkan kelimpahan tertinggi post larva udang terdapat di Kuala Peunaga (13.737 ind/1.000 m3), kuala Sungai Udang (6.362 ind/1.000 m3) (BP2KP-KKP, 2016).

Meningkatnya jumlah aktivitas manusia terhadap eksploitasi sumber daya alam menyebabkan berkurangnya potensi dan keanekaragaman hayati dan memungkinkan terjadinya kepunahan biota sebagai akibat dari kerusakan habitat. Berdasarkan hasil analisis spasial pada tahun 2017 yang dilakukan oleh WWF-Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala menunjukkan adanya penurunan luasan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 1.342 ha. Penurunan luasan mangrove ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan penurunan luasan mangrove di daerah lain di Provinsi Aceh (WWF, 2017). Penurunan nilai luasan mangrove ini disebabkan oleh beralihnya fungsi hutan mangrove menjadi lahan sawit, tambak, dan kebutuhan bahan baku pembuatan kayu arang (BPSPL Padang, 2018). 

Degradasi habitat dan lahan pada beberapa wilayah populasi mangrove di Aceh Tamiang berdampak pada populasi udang windu dan tuntong laut. Selain itu, penurunan populasi udang windu di alam juga disebabkan oleh penangkapan udang secara berlebih dengan menggunakan alat tangkap yang tidak selektif seperti pukat layang dan pukat langgih (bottom trawl) serta adanya introduksi udang vannamei yang menyebabkan masuknya virus IHHNV sehingga membuat udang windu menjadi rentan terhadap penyakit (BP2KP-KKP, 2016). Tanpa adanya upaya pengelolaan, maka akan sangat berpotensi untuk merusak keanekaragaman jenis dan ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang.

Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Melihat kondisi ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mirintis upaya pengelolaan dimulai dengan perlindungan Tuntong Laut, ditandai dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Spesies Tuntong Laut yang kemudian pada tahun 2016 dijadikan Peraturan Daerah/ Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Spesies Tuntong Laut. Upaya ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa sosialisasi tentang pentingnya upaya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman jenis, habitat dan ekosistem wilayah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang.

Kesadaran dari masyarakat pun mulai timbul hingga pada tanggal 21 Juni 2018, Panglima Laot Kabupaten Aceh Tamiang berinisiatif mengirim surat permohonan pencadangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang disampaikan melalui BPSPL Padang.  Bak gayung bersambut, tertanggal 26 November 2018, Gubernur Aceh melakukan penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 523/1297/2018 tentang Penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Aceh, dimana Kawasan Konservasi Perairan Taman Pesisir Aceh Tamiang dengan luas 2.797,21 Ha termasuk di dalamnya. Pengembangan kawasan konservasi perairan ini bertujuan untuk melindungi habitat penting, spesies maupun komoditas yang ada di dalamnya, sekaligus memastikan adanya manfaat yang diperoleh masyarakat secara berkelanjutan.

Setelah pencadangan, tantangan selanjutnya adalah mendorong penetapan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain itu, perlu memastikan percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ), sebagai salah satu dokumen penting yang akan digunakan dalam memastikan efektifitas pengelolaan nantinya dan juga sebagai syarat penetapan KKP. Sebelum dilakukan penyusunan dokumen RPZ, tahapan yang harus dilakukan yaitu pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan serta peningkatan kapasitas tim Pokja. 

Sebagai bentuk kolaborasi, WWF-Indonesia mendukung dalam pelatihan penggunaan aplikasi Miradi sebagai alat analisis non spasial dalam penyusunan dokumen RPZ, sedangkan BPSPL Padang memfasilitasi kegiatan tersebut pada 8-9 April 2019. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh DKP Aceh, BPSPL Padang tetapi juga diikuti oleh beberapa DKP provinsi lain serta mitra seperti DKP Riau, DKP Jambi, DKP Kepri, DKP Sumut, LKKPN Pekanbaru, Flora Fauna International. Sehingga hasil dari pelatihan ini bisa mejadi referensi bagi pengembangan KKP di tempat lainnya.

Penyusunan Zonasi KKP3K Aceh Tamiang

Gubernur Aceh membentuk tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPZ KKP3K) di Aceh pada tahun 2019 melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 523/ 528 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Aceh. SK Pembentukan Pokja menjadi acuan para pihak begerak bersama, melewati tahapan demi tahapan untuk finalisasi dokumen RPZ. Di sini, peran kemitraan begitu kental terasa. Semua pihak yang tergabung dalam Pokja memberikan dukungan berdasarkan tupoksinya. Begitu juga WWF, turut berkontribusi melakukan asistensi teknis dan pendampingan kepada DKP Aceh, BPSPL Padang dan Tim Pokja terutama dalam penyusunan RPZ KKP3K Taman Pesisir Aceh Tamiang. 

Selain memberikan dukungan peningkatan kapasitas dalam analisis non spasial, WWF juga memberi dukungan dengan ikut terlibat dalam analisis spasial menggukanan aplikasi marxan dan penulisan draft dokumen RPZ KKP3K Taman Pesisir Aceh Tamiang. 

Tahapan demi tahapan dilalui, dimulai dengan pengumpulan data dari semua mitra, melakukan gap analysis terkait kebutuhan data dan informasi, melakukan analisis spasial dan non spasial sampai memberikan rekomendasi pilihan scenario untuk zonasi yang didasarkan pada data ilmiah dan kondisi eksisting, melakukan verifikasi lapangan bersama masyarakat dan Panglima Laot. Proses penting lainnya yaitu melakukan pertemuan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari stakeholder dan masyarakat setempat. Konsultasi publik ini sendiri melibatkan semua unsur yang terlibat dan terkait dari pengelolaan kawasan ini seperti : DKP Aceh, Bappeda Aceh Tamiang, DPKP Aceh Tamiang, KPH III DLHK Aceh, Universitas Samudra,  Beberapa LSM lokal di Aceh Tamiang, Panglima laot Aceh Tamiang dan perwakilan nelayan dari tiap desa pesisir yang berada dalam kawasan.   

Penyusunan dokumen final RPZ KKP3K Taman Pesisir Aceh Tamiang akhirnya selesai dilaksanakan. Proses penyerahan dokumen dari Tim Pokja ke DKP Aceh pun telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2019. Dengan dilalui tahapan-tahapan tersebut, Gubernur Aceh mengeluarkan surat permohonan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Aceh Nomor 523/103 tanggal 6 Januari 2020 tentang Permohonan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Aceh.

Pengesahan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Tamiang

Proses berlanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) memulai proses evaluasi pada tanggal 30 Januari 2020. Kementerian KP mengundang DKP Aceh untuk mendiskusikan revisi dokumen RPZ. KKP di Aceh Tamiang diusulkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) yang dikelola sebagai Taman Pesisir. KKP3K Taman Pesisir Aceh Tamiang mendapat revisi minor untuk luasan zonasi. DKP Aceh langsung merespon dengan merevisi dokumen tersebut. Kemudian Kementerian KP melalui Biro Hukum Organisasi (BHO) mengadakan rapat daring pembahasan rancangan surat Keputusan Menteri untuk penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Aceh pada tanggal 9 April 2020. KKP3K Taman Pesisir Aceh Tamiang diminta untuk melakukan penyeragaman penulisan dan warna pada legenda peta, menyesuaikan peta Kawasan lainnya. Revisi ini dapat diselesaikan oleh Tim penyusun dengan baik. 

Perjalanan panjang berakhir indah. Setelah perjuangan berliku, 13 Juli 2020, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Tamiang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/Kepmen-Kp/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tamiang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Aceh untuk dikelola sebagai Taman Pesisir Aceh Tamiang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Aceh.

Upaya memberikan perlindungan mangrove, tuntong laut dan udang windu alam di Kabupaten Aceh Tamiang memasuki babak baru. Namun proses belum berakhir dan memang tidak akan pernah berakhir. Masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Tetapi langkah tak lagi rancu, SK Penetapan dari Kementerian-KP menjadi dasar untuk berkolaborasi dalam pengelolaan. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan efektifitas pengelolaan KKP3K Taman Pesisir Aceh Tamiang ini untuk memastikan ekosistem, habitat penting dan spesies di dalamnya terjaga baik, dan memeastikan manfaat berkelanjutan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Long Road to the Establishment of Water Conservation Area in Aceh Tamiang Coastal Park


Mangrove: Significant habitat of Painted terrapin and Giant tiger prawns



The coast of Aceh Tamiang Regency has characteristic of mangrove population which is located on the beach nearby residential areas. Mangroves in Aceh Tamiang are important habitats for several fishery commodities as well as feed and habitat for Painted Terrapin turtles (Batagur borneonsis). Painted Terrapin is one of the special animals and species of the turtle family whose habitat is in the mangrove ecosystem in the coastal area of ​​Aceh Tamiang Regency and its nesting habitat is its coastal area. The existence of painted terrapin has been decreased in population and almost extinct due to damage to the mangrove ecosystem (BPSPL Padang, 2018). The species has been protected by the government through the Minister of Environment and Forestry Regulation No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 concerning the Protected Plants and Animals. This species is also included in the IUCN category of critically endangered. In addition, this species is also included in the Very High priority (score 95) in Permenhut No.58/Permenhut/2008 concerning National Conservation Strategic Direction 2008-2018.



The waters of Aceh Tamiang are one of the quality giant tiger prawns (Penaeus monodon) producer areas and have consistently been the source of the main needs of hatcheries/giant tiger prawn hatcheries throughout Indonesia. Giant tiger prawn is a fishery commodity with high economic value and export commodity and highly demanded by global market.  Furthermore, Aceh giant tiger prawn is known as one of the best quality shrimps in the world known as a black tiger or tiger shrimp (Soetomo, 2000). Several areas in Aceh Tamiang have the potential to be used as a breeding area for giant tiger prawns such as Kuala Berangau, Kuala Sungai Udang, and Kuala Peunaga. The results of the analysis showed that the highest abundance of shrimp larvae post found in Kuala Peunaga (13,737 ind/1,000 m3), Kuala Sungai Udang (6,362 ind/1,000 m3) (BP2KP-KKP, 2016).



The increasing number of human activities on the exploitation of natural resources causes a reduction in the potential and biodiversity and allows the extinction of biota as a result of habitat destruction. Based on the results of a spatial analysis in 2017 conducted by WWF-Indonesia in collaboration with the Faculty of Agriculture, Syiah Kuala University, it shows that there was a decrease in mangrove area in Aceh Tamiang Regency from 2013 to 2017 by 1,342 ha. This decrease in the mangrove area was the largest compared to the decrease in the mangrove area in other areas in Aceh Province (WWF, 2017). The decrease in the value of the mangrove area was caused by the conversion of mangrove forests to oil palm plantation, ponds, and the need for raw materials for making charcoal (BPSPL Padang, 2018).



Habitat and land degradation in several areas of the mangrove population in Aceh Tamiang has an impact on giant tiger prawn populations and painted terrapin. In addition, the decline in giant tiger shrimp population in nature is also caused by overfishing of shrimp using non-selective fishing gear such as floating trawlers and bottom trawls as well as the introduction of vannamei shrimp which causes the entry of the IHHNV virus, making giant tiger prawns vulnerable to disease (BP2KP-KKP, 2016). Without management efforts, it will have the potential to destroy the diversity of species and ecosystems in the coastal areas of Aceh Tamiang Regency.



Reserve of Regional Water Conservation Areas



Seeing this condition, the Aceh Tamiang District Government has initiated management efforts starting with the protection of Painted Terrapin, marked by issuing Aceh Tamiang Regent Regulation Number 2 of 2014 concerning Protection and Preservation of Painted Terrapin Species which later in 2016 became Regional Regulation/Qanun of Aceh Tamiang Regency, Aceh Province Number 3 of 2016 concerning the Protection of Painted Terrapin Species. This effort was then continued with several socializations about the importance of efforts to manage and protect the diversity of species, habitats, and ecosystems in the coastal area of ​​Aceh Tamiang Regency.



Awareness from the public began to emerge until June 21, 2018, Panglima Laot Aceh Tamiang took the initiative to send a letter of request to reserve the Marine Protected Area (KKP) to the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia which was delivered through BPSPL Padang. Finally on 26 November 2018, the Governor of Aceh determined the Reserve of the Aceh Marine Protected Area based on the Decree of the Governor of Aceh Number 523/1297/2018 concerning the Determination of the Reserve of the Aceh Water Conservation Area, where the Aceh Tamiang Coastal Park Water Conservation Area covers an area of ​​2,797.21 Ha. The development of this marine conservation area aims to protect important habitats, species, and commodities in it while ensuring sustainable benefits for the community.



After the reserve, the next challenge is to push for an appointment by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. In addition, it is necessary to ensure the acceleration of the preparation of the Management and Zoning Plan (RPZ) document, as one of the important documents that will be used in ensuring the effectiveness of the later management and also as a requirement for determining the KKP. Prior to the preparation of the RPZ document, the steps that must be taken are the formation of a Working Group (Pokja) to compile a Management Plan and Zoning Document for Marine Protected Areas and increase the capacity of the Pokja team.



As a form of collaboration, WWF-Indonesia supported training on the use of the Miradi application as a non-spatial analysis tool in the preparation of RPZ documents, while BPSPL Padang facilitated this activity on 8-9 April 2019. This activity was not only attended by DKP Aceh, BPSPL Padang but was also attended by several DKP of other provinces and partners such as DKP Riau, DKP Jambi, DKP Kepri, DKP North Sumatra, LKKPN Pekanbaru, Flora Fauna International. So that the results of this training can become a reference for KKP development in other places.



Zoning Compilation of  Aceh Tamiang KKP3K



The governor of Aceh formed a team to draft a document for the Management and Zoning of Conservation Areas for Waters, Coasts and Small Islands (RPZ KKP3K) in Aceh in 2019 through the Decree of the Governor of Aceh Number 523/528 of 2019 concerning the Formation of a Team for Compiling the Management and Zoning of Conservation Areas Waters, Coasts and Small Islands in Aceh. The decree for the formation of a Pokja became a reference for the parties to move together and went through stage by stage to finalize the RPZ document. Here partnership play very important role. All parties who are members of the Pokja provided support based on their main functions. WWF also contributed to provide technical assistance and support to the Aceh DKP, Padang BPSPL, and the Pokja Team, especially in the preparation of the RPZ KKP3K for the Aceh Tamiang Coastal Park.



In addition to providing support for capacity building in non-spatial analysis, WWF also provided support by being involved in spatial analysis using the Marxan application and writing the draft document for the RPZ KKP3K Aceh Tamiang Coastal Park.



Step by step was taken, starting with collecting data from all partners, conducting gap analysis related to data and information needs, conducting spatial and non-spatial analysis to providing recommendations for scenario options for zoning based on scientific data and existing conditions, conducting field verification with the community and "Panglima Laot." Another important process was holding a public consultation meeting to get input from stakeholders and the local community. This public consultation itself involved all elements involved and related to the management of this area such as DKP Aceh, Bappeda Aceh Tamiang, DPKP Aceh Tamiang, KPH III DLHK Aceh, Samudra University, several local NGOs in Aceh Tamiang, Panglima Laot Aceh Tamiang, and fishermen representatives from each coastal village within the area.



The preparation of the final RPZ KKP3K document for the Aceh Tamiang Coastal Park was finally completed. The process of submitting documents from the Pokja Team to the Aceh DKP was carried out on November 8, 2019. With the passing of these phases, the Governor of Aceh issued a letter of the application dated 6 January 2020 for the determination of the Aceh Regional Water Protection Area Number 523/103 relating to the Aceh Area Designation of Marine Protected Areas.



Ratification of the Aceh Tamiang Marine Protected Area



The process continued, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KP Ministry) started the evaluation process on January 30, 2020. The Ministry of KP invited the Aceh DKP to discuss the revised RPZ document. The KKP in Aceh Tamiang was proposed as a Coastal Conservation Area and Small Islands (KKP3K) which is managed as a Coastal Park. The Aceh Tamiang Coastal Park KKP3K received a minor revision of the zoning area. The Aceh DKP immediately responded by revising the document. Then Ministry of Maritime Affairs and Fisheries through the Organization Law Bureau (BHO) held an online meeting to discuss the draft Ministerial Decree for the establishment of Marine Protected Areas in Aceh Province on April 9, 2020. KKP3K Aceh Tamiang Coastal Park was asked to synchronize the writing and colors on the map legend, adjusting the map of other areas. This revision was well completed by the drafting team.



The long journey ended beautifully. After a winding struggle, July 13, 2020, the Aceh Tamiang Marine Conservation Area was appointed by the Minister of Marine Affairs and Fisheries through the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 77 / Kepmen-Kp / 2020 concerning the Coastal Conservation Area and Small Islands of Aceh Tamiang and Surrounding Waters in the Province Aceh to be managed as Aceh Tamiang Coastal Park and its surrounding waters in Aceh Province.



Efforts to protect mangroves Painted terrapin and Giant tiger prawns in Aceh Tamiang District entered a new chapter. However, the process is not over yet and will never end. There are still many challenges that need to be faced. But the steps are no longer ambiguous, the Decree of the Determination of the Ministry of KP is the basis for collaboration in management. The upcoming challenge is how to ensure the effectiveness of the management of the KKP3K for the Aceh Tamiang Coastal Park to ensure that the ecosystem, important habitats and species in it are well preserved, and ensure sustainable benefits the community.



Cerita Terkini

Mengembangkan Kemampuan Public Speaking Bersama Panda Mobile

“Teman-teman, tahu enggak kalau di Indonesia, ada enam satwa yang dilindungi serta diberikan predikat satwa payu...

Mengenal Air Bersama Panda Mobile

WWF-Indonesia kembali menggelar Panda Mobile Virtual Class bertema “Äir Tawar di Sekitar Kita” pada Minggu (2...

Dugong

Duyung atau Dugong (Dugong dugon), adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Indonesia, dan merupakan satu-...

Get the latest conservation news with email