Oleh: Jensi Sartin (Komodo MPA Coordinator, WWF-Indonesia)

Saat ini, sektor kelautan; perikanan; dan pariwisata bahari di Indonesia tengah menjadi sorotan di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pun terus mengembangkan ketiga sektor tersebut melalui berbagai macam kebijakan dan program  yang bersinergi satu sama lain demi menerapkan prinsip keberlanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kualitas sumber daya alam yang dimiliki dalam jangka panjang.
 
Berdasarkan hal inilah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat berkolaborasi dengan WWF-Indonesia menyelenggarakan kelas terpadu bagi aparatur daerah mengenai pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Kelas terpadu yang diselenggarakan pada awal Februari 2017 lalu ini, diikuti oleh 12 instansi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten tersebut serta perwakilan Balai Taman Nasional Komodo, dan menghadirkan narasumber tamu Ir. Hugua, mantan Bupati Wakatobi periode 2006-2016.
 
Dalam pidato sambutannya, Agustinus CH Dulla, Bupati Manggarai Barat, menyampaikan bahwa konservasi sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di Manggarai Barat. Sebagai sebuah kabupaten dengan potensi sumber daya laut yang besar, pembangunan daerah di Manggarai Barat seharusnya dapat ditopang dengan potensi ini.
 
“Keanekaragaman hayati laut seperti hiu dan pari manta, serta komoditi perikanan tangkap di Manggarai Barat tidak boleh hanya menjadi potensi di atas kertas. Potensi ini harus masuk ke dalam program nyata setiap dinas (SKPD) untuk dikelola sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat,” jelas Agustinus.
 
Beliau juga menambahkan bahwa keberadaan Taman Nasional Komodo di dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat seyogyanya menjadi nilai tambah untuk pengelolaan dan pembangunan sumber daya Manggarai Barat secara berkelanjutan. “Kolaborasi parapihak terkait harus kita bangun, khususnya dengan Balai Taman Nasional Komodo. Hal ini dikarenakan kita memiliki visi besar yang sama agar Manggarai Barat tidak hanya berkembang, tetapi juga tetap berkelanjutan hingga anak cucu kita,” kata Agustinus.
 
Ir. Hugua yang sukses membangun Wakatobi dengan prinsip konservasi melalui visi ‘Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia’, mengamini bahwa surga bawah laut Wakatobi masih terjaga hingga saat ini tidak terlepas dari keberadaan Taman Nasional Wakatobi.  “Harus kita akui bahwa sistem yang sudah terbentuk di dalam taman nasional adalah salah satu alasan utama kita masih bisa menikmati keindahan alam bawah laut Wakatobi hingga sekarang,” ungkap mantan bupati yang sukses memperjuangkan Wakatobi menjadi salah satu Cagar Biosfer Dunia.

“Di Wakatobi, saya menerbitkan peraturan bupati untuk memayungi kolaborasi ini. Saya usulkan agar Manggarai Barat juga mendorong adanya peraturan daerah sehingga kolaborasi antara Pemkab Manggarai Barat dan Balai Taman Nasional Wakatobi menjadi lebih kuat dan jelas,” katanya.

Meskipun memiliki potensi sumber daya laut yang besar, pemerintah harus menyadari bahwa sumber daya alam ini rentan menjadi “tragedy of commons”. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa tanpa pengelolaan yang kolaboratif dan terpadu, sumber daya alam ini akan habis bahkan hanya menimbulkan dampak negatif bagi daerah dan masyarakatnya.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan semua pihak terkait, baik regulator, pengguna, maupun masyarakat pada umumnya. Koordinasi yang dimaksud adalah metode-metode seperti sistem zonasi, pengaturan jumlah pemanfaatan, jumlah kunjungan, pengaturan jenis aktifitas, pengaturan alat tangkap, dan lain sebagainya.
 
“Untuk memastikan tercapainya target pembangunan, kabupaten harus menjadi regulator yang efektif. Walaupun kewenangan kabupaten terkesan menjadi terbatas atau diambi lalih oleh pemerintah provinsi (pemprov), esensi pembangunan itu tetap terlihat di tingkat kabupaten. Sebagai contoh, kabupaten harus secara pro aktif memberikan input dan perhatian kepada pemprov untuk memastikan diakomodirnya prioritas daerah dalam sektor kelautan,” kata Anton Wijonarno, Marine Protected Area for Fisheries Manager, WWF-Indonesia, yang menanggapi kekhawatiran peserta mengenai kewenangan daerah. “”, lanjut Anton.
 
Kelas terpadu bagi aparatur daerah di Manggarai Barat ini akan terus berlangsung hingga Juni 2017 dengan berbagai macam topik, diantaranya perencanaan pembangunan, pengganggaran ‘hijau', pengelolaan wisata berbasis spesies, pengelolaan perikanan berkelanjutan, hingga pelibatan publik dan kolaborasi. Dengan adanya kelas terpadu ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi nyata program dari tiap instansi terkait.