Bertempat di Hotel Aston Jayapura pada tanggal 26 Mei 2016, dilangsungkan acara peluncuran Kalkulator Provinsi Papua 2050 (KPP2050), yaitu alat simulasi kebijakan berbasis daring) yang dapat diakses di http://papua2050.wwf.id. Tautan KPP2050 juga dapat dilihat pada situs Pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalisbang) di pusdalisbang.papua.go.id. KPP2050 merupakan adopsi pertama di tingkat provinsi dari Kalkulator Indonesia 2050 (http://calculator2050.esdm.go.id). KPP2050 merupakan hasil kerjasama WWF Indonesia dan Pelangi dengan dukungan dari Kedutaan Besar Inggris, dan tentunya dengan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan data Satistik PLN 2014, rasio elektrifikasi Papua masih berada pada tingkat 39,51%. Sementara itu, lebih dari 90% sumber energi untuk pembangkit listrik masih menggunakan energi fosil (minyak, batubara dan gas) yang dipasok dari luar Papua. Di lain pihak, Papua kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, khususnya tenaga air, bioenergi dan tenaga surya. Pemprov Papua perlu menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Kebijakan tidak hanya pada sektor energi, namun perlu lintas sektoral. Misalnya pengembangan bioenergi, memerlukan kebijakan dari sektor perkebunan dan kehutanan sebagai pemasok sumber energi. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air, perlu kebijakan sektor pekerjaan umum/perairan.

Kalkulator ini memungkinkan kita untuk melihat hubungan pemanfaatan energi dari berbagai sektor (transportasi, rumah tangga, komersial, industri, pertanian, konstruksi dan pertambangan) dan dampaknya terhadap pemanfaatan lahan serta emisi gas rumah kaca hingga tahun 2050. Alat ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan simulasi kebijakan, yaitu melihat konsekuensi dari kebijakan energi yang diambil terhadap emisi gas rumah kaca, tata guna lahan serta ketahanan energi. KPP2050 juga dapat digunakan Pemprov untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya kepada publik. Di sisi lain, KPP2050 dapat membantu publik agar lebih lebih memahami kebijakan yang diambil Pemprov. Publik juga dapat melakukan simulasi kebijakan dengan KPP2050 dan mengirimkannya sebagai masukan kepada Pemerintah.

Setelah sambutan dari Bapak Benja Mambai, Direktur WWF Indonesia Program Papua, KPP2050 diluncurkan secara resmi oleh Kepala Bapeda Provinsi Papua, Bapak Muhammad Musa’ad, ditandai dengan membuka situs KPP2050. Setelah itu, dilanjutkan dengan serah terima buku “Pengantar Penggunaan Kalkulator Provinsi Papua 2050” dan “Petunjuk Pembaruan Data dalam Kalkulator Papua 2050 dari WWF Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua”, kemudian dilakukan demo singkat KKP2050. Pemerintah provinsi dan masyarakat Papua yang menghadiri acara menyambut dengan antusias adanya KPP2050. Pemerintah merasa adanya alat ini akan membantu mereka dalam merancang kebijakan energi, khususnya dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Setelah peluncuran KPP2050, diadakan talkshow yang menghadirkan narasumber dari BAPPEDA, yaitu Ibu Lila Bauw yang menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Bapak Hendra dari Universitas Cendrawasih dan WWF Indonesia. Beberapa undangan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, LSM, menekankan pentingnya data yang valid dan terkini agar KPP2050 dapat menghasilkan keluaran atau proyeksi yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Ibu Lila meyakini bahwa dengan adanya Pusdalisbang Papua, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan data terkini dari berbagai instansi pemerintah daerah.

Pelatihan selama dua hari diselenggarakan sebelum acara peluncuran KPP2050 dengan peserta merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi, akademisi dan LSM. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta dapat memahami, menggunakan dan memanfaatkan, serta lebih lanjut dapat memperbarui data-data yang digunakan dalam KPP2050. Dalam pelatihan ini, peserta menghasilkan skenario-skenario yang terbaik dan realistis menurut mereka, salah satunya dipresentasikan pada acara peluncuran. Salah satu peserta pelatihan dari kalangan akademisi menyatakan bahwa KPP2050 cukup ramah pengguna sehingga bisa dimanfaatkan oleh publik.