Perairan lepas pantai yang membentang dari Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kawasan laut paling penting di Indonesia. Salah satu alasannya adalah adanya fenomena upwelling, yaitu proses alami ketika air laut yang kaya nutrisi dari dasar laut naik ke permukaan. Nutrisi tersebut membuat perairan menjadi sangat subur sehingga menyediakan banyak makanan bagi berbagai jenis ikan, seperti seperti tongkol, cakalang, tenggiri, dan tuna. Karena itulah kawasan ini menjadi salah satu pusat perikanan penting di Indonesia dengan potensi sumber daya ikan yang mencapai lebih dari 1,3 juta ton per tahun (Direktorat Sumber Daya Ikan, 2026). Tidak hanya kaya ikan , kawasan di di Samudra Hindia ini juga menjadi jalur migrasi penting bagi berbagai satwa laut karismatik seperti hiu, paus, dan Penyu, yang melintasi perairan Indonesia setiap tahunnya. 

Melihat tingginya nilai ekologis kawasan ini, perairan lepas pantai di Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur mulai diinisiasi sebagai Large-scale Marine Protected Area (LSMPA) atau kawasan konservasi laut skala besar. Berbeda dengan kawasan konservasi laut pada umumnya, LSMPA dirancang untuk melindungi wilayah laut yang sangat luas, mencakup laut lepas, kolom air dari permukaan hingga kedalaman tertentu, serta ekosistem laut dalam. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai target perlindungan 30 persen wilayah perairan yurisdiksi nasional pada tahun 2045. Selain menjaga keanekaragaman hayati di laut dalam, penerapan LSMPA juga diharapkan dapat membantu memulihkan stok ikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh wilayah perikanan di sekitarnya.Meski memiliki potensi yang besar, pengembangan Large-scale Marine Protected Area (LSMPA) di kawasan ini masih menghadapi tantangan, terutama karena terbatasnya data ilmiah yang mengintegrasikan informasi mengenai keanekaragaman hayati laut dan kondisi oseanografi. Keterbatasan data tersebut membuat para peneliti dan pengelola kawasan belum dapat memahami secara menyeluruh karakteristik habitat laut dalam beserta proses ekologis yang berlangsung di dalamnya. Akibatnya, penyusunan perencanaan konservasi berbasis sains, termasuk penentuan desain kawasan dan tata kelola yang efektif, menjadi lebih sulit dilakukan. Karena itu, integrasi berbagai data ilmiah menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan kawasan konservasi benar-benar merepresentasikan kondisi ekologis di lapangan. Basis data yang kuat juga diperlukan agar pengambilan keputusan lebih tepat serta pengelolaan kawasan tetap konsisten, mulai dari tahap perencanaan, penetapan, implementasi, hingga pengawasan."Saat ini, kawasan konservasi di laut lepas masih belum terwakili secara memadai (underrepresented) sehingga masih banyak sekali kajian yang dibutuhkan dan harus kita gali untuk mendukung penetapan kawasan LSMPA,” ujar Achmad Mustofa, Sustainable Fisheries and Aquaculture Lead WWF-Indonesia. “Tentu, sinkronisasi hasil kajian dengan pemanfaatan perikanan, jalur niaga, sumber migas, dan lain sebagainya diperlukan agar didapatkan kesimpulan yang obyektif dan kuat." 

Untuk mendukung upaya tersebut, , WWF-Indonesia mempertemukan berbagai pakar kelautan dalam  Workshop Kajian Ilmiah Kelautan untuk pengembangan LSMPA di kawasan Selatan Jawa, Bali, hingga NTT.  Kegiatan yang diselenggarakan pada 22–23 Juni di Kuta, Bali, ini bertujuan memperkuat landasan ilmiah dalam perencanaan kawasan konservasi. Workshop tersebut terlaksana atas dukungan Blue Nature Alliance (BNA), sebuah kemitraan global yang mendorong percepatan pembentukan kawasan konservasi laut lepas di Indonesia.

Selama dua hari, workshop ini diikuti oleh 55 peserta yang terdiri atas para pakar dari berbagai universitas di sepanjang pesisir Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi, OceanX, serta berbagai organisasi mitra konservasi. Para peserta berkolaborasi untuk menghimpun berbagai perspektif ilmiah, mengidentifikasi kebutuhan data, dan memetakan kesenjangan informasi yang masih perlu dilengkapi dalam pengembangan LSMPA. Data yang menjadi prioritas kajian mencakup aspek oseanografi, biodiversitas, perikanan, serta sosial ekonomi dan tata kelola. Seluruh data tersebut selanjutnya akan diintegrasikan melalui pendekatan multidisiplin guna menghasilkan pemahaman yang lebih utuh sebagai landasan ilmiah dalam perencanaan dan pengembangan LSMPA. 

Kebutuhan data yang komprehensif menjadi landasan penting dalam pengembangan LSMPA, mengingat kawasan ini dirancang sebagai instrumen pengelolaan laut yang menjaga konektivitas ekologi serta memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim, penangkapan ikan berlebih (overfishing), dan degradasi lingkungan. 

“Kawasan ini menetapkan apa yang harus kita lindungi, tapi tata ruang laut menentukan bagaimana kita menjaga keberlanjutannya dalam satu sistem ruang laut yang terintegrasi.” Ujar Abdi Tunggal Priyanto, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan LSMPA bukan untuk menggantikan kawasan konservasi pesisir yang telah ada. Menurut Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, LSMPA dan MPA memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Keduanya perlu dikelola dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan turut menjadi sorotan dalam workshop ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, memandang bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan menjadi kunci untuk menghasilkan data ilmiah yang berkualitas sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu dalam mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, para peserta menyepakati sejumlah langkah prioritas, mulai dari menyusun kebutuhan data dan kajian ilmiah, menginventarisasi data yang telah tersedia, hingga memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Harapannya, hasil workshop ini dapat menjadi pijakan dalam Menyusun roadmap pengembangan LSMPA di kawasan Selatan Jawa, Bali, hingga NTT yang didukung oleh data ilmiah yang kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan.