RESPON WWF-INDONESIA TERHADAP DRAF PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ISPO TAHUN 2020
WWF-Indonesia menyampaikan dukungan dan apresiasi atas keinginan Pemerintah Indonesia memperkuat standar dan prosedur Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perkebunan dan perdagangan kelapa sawit. WWF-Indonesia juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia meminta masukan secara terbuka dari para pihak untuk perbaikan sistem sertifikasi ISPO. Untuk diketahui, WWF-Indonesia menjadi salah satu organisasi non-pemerintah yang turut diundang dan telah pula memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap draft Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO yang dipaparkan pada acara konsultasi publik tanggal 18 Mei 2020 melalui media zoom meeting.
Pengalaman berbagai pihak di tingkat tapak selama bertahun-tahun dalam pemenuhan standar pengelolaan perkebunan sawit yang baik merupakan masukan penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO yang baru. Kerja pendampingan pekebun dan praktik perkebunan yang baik, seperti pemetaan lahan pekebun, penerapan Good Agriculture Practice/GAP, identifikasi High Conservation Value/Nilai Konservasi Tinggi/NKT, pengembangan mekanisme human-wildlife conflict mitigation/mitigasi konflik manusia-satwa, dukungan penyusunan kebijakan perkebunan di landscape atau kabupaten/provinsi adalah pengalaman berharga di tingkat tapak dalam membuat keputusan dan membangun akuntabilitas sosial dalam merespon penyelenggaraan sertifikasi ISPO.
Rangkuman pesan kunci yang disampaikan oleh WWF-Indonesia terkait pengaturan penyelenggaraaan Sertifikasi ISPO yang baru adalah sebagai berikut:
- Penentuan implementasi standar (penilaian kesesuaian) sebaiknya dititikberatkan pada penilaian berdasarkan capaian kinerja di tingkat tapak, tidak hanya fokus pada aspek pemenuhan hal yang bersifat dokumentasi. Dengan ini, capaian kinerja perusahaan dan pekebun akan memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan lingkungan, sosial masyarakat, kesejahteraan pekerja serta keuntungan yang besar bagi pelaku usaha perkebunan;
- Mendorong pelaku usaha perkebunan agar patuh memenuhi segala kewajiban yang terkait dengan aspek legalitas perizinan serta aktivitas pengelolaan perkebunan baik aspek lingkungan hidup/konservasi maupun aspek sosial kemasyarakatan serta ketenagakerjaan;
- Memperkuat implementasi kebijakan moratorium kelapa sawit (Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2018), serta implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dalam Inpres No. 6 Tahun 2019 dalam Sertifikasi ISPO 2020, dengan memasukkan persyaratan bukti terbebas dari praktik beroperasi di dalam kawasan hutan dan lahan gambut baru bagi pelaku usaha perkebunan;
- Mengapresiasi masuknya perlindungan Kawasan yang Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dalam draf Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO 2020. Untuk itu perlu didorong agar perlindungan KBKT menggunakan panduan yang kredibel, diakui dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan;
- Mendorong perlindungan hak-hak pekerja sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk persyaratan bukti terbebas dari praktik mempekerjakan anak di bawah umur, serta peningkatan kesejahteraan pekerja perkebunan kelapa sawit yang diimplementasikan di semua level pekerjaan dan level pekerja (karyawan dan kontraktor);
- Agar tercipta kerja sama yang harmonis, mendorong implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/PADIATA atau Free, Prior and Informed Consent/FPIC di masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dapat menyerap aspirasi maupun keinginan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka hidup dan berpenghidupan selama ini;
- Mendorong draf Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO 2020 untuk memperkuat implementasi sistem traceability (keterlacakan) tandan buah segar (TBS) dari hulu, yakni asal lokasi kebun sawit, hingga hilir di Pabrik Kelapa Sawit (PKS/mills), sehingga tidak ada keraguan terhadap asal usul TBS yang digunakan, meningkatkan keberterimaan dan daya saingnya di pasar nasional maupun internasional.
Respon WWF-Indonesia yang lebih rinci dapat diunduh pada tautan sebagai berikut:
- Resume Input Draf Prinsip dan Kriteria ISPO 2020 untuk Pekebun - WWF-Indonesia
- Resume Input Draf Prinsip dan Kriteria ISPO 2020 untuk Perusahaan - WWF-Indonesia
Besar harapan kami masukan ini dapat berguna dan memperkaya pengembangan ISPO yang benar-benar menjamin tujuan pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terima kasih.